Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Kantor Pusat: Jalan Pulau Belitung Gg. II No. 3 - Desa Pedungan - Denpasar BALI 80222. Hp/WA 0819 9937 1441. Diterbitkan oleh: Yayasan Dharmasastra Manikgeni. Terbit bulanan. Eceran di Bali Rp 20.000,- Pelanggan Pos di Bali Rp 22.000,- Pelanggan Pos di Luar Bali Rp 26.000,- Tersedia versi PDF Rp 15.000/edisi WA ke 0819 3180 0228

Selasa, 18 Desember 2012

Pemerintah Harus Segera Cari Solusi Masalah Lampung


Luluh lantaknya Desa Balinuraga di Lampung Selatan yang merupakan tempat bwermukimnya para transmigran asal Bali, telah mengundang simpati berbagai pihak. Selain sumbangan materi dalam berbagai bentuk dikirim ke daerah tersebut, tak sedikit juga tokoh yang menyumbangkan urun rembug guna mencegah terulangnya peristiwa kelam seperti ini di masa depan. Tidak saja yang menimpa etnis Bali, tetapi tragedi serupa sepatutnya juga tidak boleh menimpa etnis atau warga manapun di negeri ini.

Salah satu tokoh pendidikan asal Nusa Dua, DR. I Wayan Sukla Arnawa,SH,MH, pada awal November 2012 lalu menyatakan, yang terjadi saat ini di Indonesia adalah terjadinya kesalahpahaman antara orang Indonesia itu sendiri. “Kita seharusnya mampu melepaskan rasa perbedaan seperti, ras, suku dan agama, seperti apa yang dilandaskan dalam pemikiran Bung Karno, yang disebut dengan Nation and Character Building. Ini semestinya tetap dipegang, sehingga tidak terjadi tawuran di antara bangsa kita sendiri,” tegas Sukla Arnata. Ia melanjutkan, bagaimana kita mengaplikasikan pemikiran founding father kita, Bung Karno yang disebut sebagai Nation and Character Building itu? ,

Menjawab hal ini, maka perlu adanya kebersamaan untuk menghilangkan adanya perbedaan perlakuan terhadap agama, suku, ras dan perbedaan lainnya. Yang kita perlukan adalah adanya kesadaran nasional, bahwa kita adalah orang Indonesia dan tidak ada lagi sebagai orang Bali, orang Jawa, Melayu, Bugis, Dayak dan sebagainya, tetapi kita adalah bangsa Indonesia. Penyadaran ini perlu kita lakukan, sehingga ada desakan kepada pemerintah untuk kembali mengajarkan Pancasila secara utuh dan murni jiwanya di sekolah sekolah. “Kalau ini sudah diajarkan di sekolah-sekolah, kita mempunyai keyakinan bahwa tidak akan ada perang antara kelompok-kelompok tertentu,” yakin Sukla Arnata.

Menurutnya, sila ketiga dari Pancasila itu berbicara “Persatuan Indonesia” jadi kita memahami kita sesungguhnya satu. Lalu, kenapa harus berperang terhadap bangsa kita sendiri? Dan dengan bangsa mana pun kita tidak seharusnya berperang. Kita harus introspeksi diri dulu, karena mungkin bisa jadi adanya suatu kekeliruan di dalamnya. “Kalau salah sulit diperbaiki tapi kalau keliru masih bisa kita perbaiki, lho ini lho yang keliru, perlu kita perbaiki, maka dari itu perlu adanya pendidikan Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah,” harapnya lagi.

Keributan- keributan ini semenjak Pancasila sudah tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah. Jika diajarkan Pancasila ditambah dengan budi pekerti, maka sangat bagus sekali dan tidak perlu menonjol-nonjolkan perbedaan agama. Jadi kita harus bisa menganggap keyakinan itu mempunyai posisi yang lebih tinggi dari pada posisi agama itu sendiri. Dengan berkeyakinan itu kita akan bisa bersatu.

Solusi yang harus dilakukan saat ini adalah, kita tidak perlu berteori, karena ini telah terjadi sehingga akan mubasir teori itu. Yang kiranya perlu dilakukan saat ini menurut Wayan Sukla adalah, para tokoh masyarakat, pemuka masyarakat duduk bersama agar dilakukan mediasi oleh pemerintah, jadi pemerintah dalam hal ini harus bertanggung jawab atas semua pihak.Pemerintah hendaknya sesegera mungkin melakukan duduk bersama ,melakukan mediasi kepada semua pihak yang bertikai. Di situ ada pernyataan bersama bahwa kekeliruan itu merupakan untuk tidak akan dilakukan kembali, kemudian pihak pemerintah juga harus menjembatani bahkan kumpulan antara tokoh-tokoh kedua belah pihak supaya disitu itu menjadi larut bersama-sama agar tidak meruncing.

Kalau pihak pemerintah tidak melakukan itu, maka itu bukan lagi kesalahan masyarakat, tapi itu sudah kesalahan pemerintah. Apalagi ini merupakan konflik lanjutan,sehingga pihak pemerintah mesti cepat mengambil inisiatif-inisiatif, seperti membangun pos keamanan di daerah itu. Singkatnya, pemerintah harus cepat mengambil langkah antisipasi, misalnya membuat pos keamanan dari Koramil, Babinsa, dan pos-pos polisi, kemudian pengamanan pam swakarsa bersama, diantara kelompok yang bertikai. Dan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, jadi ada inisiatif pemerintahlah. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi inisiator, membangun suasana yang kondusif di daerah yang rawan konplik. Bila perlu sekolah dibangun bersama di sana, supaya anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain berbaur di sana. Dengan demikian sejak kecil sudah diajarkan kebersamaan.

“Saya yakin di masa yang akan datang pun akan ada kebersamaan, jadi tidak ada lagi bibit-bibit perpecahan lagi dan ini hanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Siapa pun tidak bisa jadi juru damai selain pemerintah,” tegas Sukla.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar