Laporan Made Mustika
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menekankan, agar masyarakat Bali cerdas dalam mengartikulasikan segala bentuk kepentingannya. Jangan terus-menerus bersikap diam. Kalau saatnya ngotot, maka bicaralah. Terhadap dinamika yang terjadi hari ini, harus dapat ditelaah apa yang terjadi dalam jangka panjang. Kalau ada kekecewaan jangan dipendam. Kalau kekecewaan dipendam, dapat menimbulkan efek negatif terhadap fisik maupun mental. Perang puputan bukanlah teladan yang baik. Tindakan puputan itu adalah ekspresi keputusasaan dalam menghadapi masalah. Demikian ditegaskan gubernur saat memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi seminar yang bertajuk ketahanan masyarakat Bali dan Perda RTRWP (perda kawasan suci) Bali di kampus IHDN Denpasar, Sabtu, 16 April 2011.
Lebih jauh ditegaskan agar masyarakat Bali tidak “bodoh”. Lebih-lebih dalam menghadapi era globalisasi yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lewat. Gubernur menghubungkan ketidakcerdasan masyarakat Bali dengan maraknya kehadiran vila-vila “liar” yang kehadirannya bagai jamur di musim hujan. Orang Barat menyewa tanah orang Bali dengan harga relatif murah dalam jangka waktu lama. Setelah dibanguni vila, selanjutnya akomodasi eksklusif itu disewakan di antara orang asing sendiri dengan harga yang mahal. “Orang asing yang menyewa tanah dan kemudian membangun vila itu bukanlah memiliki uang banyak,” tutur mantan Kapolda Bali tersebut.
Lalu bagaimana mereka bias menyewa tanah dan membangun vila? Mereka pakai otak. Setelah rencana pendirian vila dibuat gambarnya, lalu dibawa ke bank untuk memperoleh kredit. Hasil penyewaan vila dipakai untuk mencicil utangnya di bank. Itu salah satu kecerdikan orang Barat. Sementara orang Bali hanya puas menjadi pecalang/satpam atau petugas cleaning service di vila yang dibangun oleh orang Barat itu maupun di hotel-hotel lain. Dengan demikian orang Bali kebanyakan menjadi pekerja kelas pembantu di pulaunya sendiri.
Setelah selesai memberikan sambutan, gubernur lalu pergi meninggalkan ruang seminar. Seminar tersebut menghadirkan lima narasumber. Dua di antaranya adalah Ida Peranda Sebali Tianyar Arimbawa dan Ketut Wiana. Selebihnya perwakilan dari Polda Bali, Kodam Udayana, dan dari Unud Denpasar. Namun pembicaraan para narasumber datar-datar saja. Kurang tajam membahas masalah ketahanan masyarakat Bali maupun kreteria-kreteria kawasan suci. Beruntung ketika selesai presentasi, banyak masukan yang disampaikan oleh para peserta.
Salah seorang peserta mengingatkan seminar itu akan sia-sia kalau akar permasalahannya tidak ditangkap dengan jelas. Peserta itu mengingatkan, sekalipun setiap hari dua kali diadakan seminar semacam itu, masyarakat Bali akan tetap kalah di pulaunya sendiri. Tidak hanya terhadap orang Barat, tapi juga terhadap pendatang dari dalam negeri. Komposisi penduduk Bali makin tahun cendrung menurun umat Hindunya. Bahkan di desa/kelurahan tertentu, yang dulunya Hindu dominan, belakangan ini umat Hindunya menjadi minoritas. Semua itu karena serbuan pendatang yang memiliki etos kerja lebih baik serta tidak ada rintangan agama dan budaya. Mereka bisa bekerja full time sepanjang hari selama tujuh hari dalam seminggu. Boleh dikatakan mereka lebih profesional.
Sementara pelaku usaha kecil dan menengah Bali (baca: Hindu) dalam sebulan bisa libur 10 hari atau bahkan lebih dari itu. Sehingga kota-kota di Bali dikuasai oleh pedagang kaki lima (PKL) dari luar daerah. Keunggulan pendatang itulah yang menyebabkan komposisi penduduk Bali berubah drastris belakangan ini. Bali menjadi tujuan wisatawan domestik dan mancanegara, namun orang Bali lebih banyak menjadi penonton dan berpangku tangan. Akibatnya terjadi pemiskinan di kawasan wisata paling elit sekalipun seperti di Kecamatan Ubud, karena mereka tak punya akses untuk mengais dolar dari industri pariwisata. Terpaksa mereka meninggalkan Bali memilih transmigrasi ke pulau lain. Peserta lain mengibaratkan kondisi itu sebagai ayam mati di lumbung padi. “Masayarkat Hindu jadi rendah etos kerjanya karena sebagian besar tenaga dan pikirannya tercurah pada ritual. Lalu apakah sistem religi itu sudah benar atau memungkinkan diubah sesuai tantangan? Kalau tidak, jangan terkejut kalau orang Bali bakal terus terjepit,” tegas peserta itu.
| Tweet |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar