Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Kantor Pusat: Jalan Pulau Belitung Gg. II No. 3 - Desa Pedungan - Denpasar BALI 80222. Hp/WA 0819 9937 1441. Diterbitkan oleh: Yayasan Dharmasastra Manikgeni. Terbit bulanan. Eceran di Bali Rp 20.000,- Pelanggan Pos di Bali Rp 22.000,- Pelanggan Pos di Luar Bali Rp 26.000,- Tersedia versi PDF Rp 15.000/edisi WA ke 0819 3180 0228

Rabu, 16 Maret 2011

Pengembangan Ekonomi Kelautan Butuh Keberpihakan Politik

Raditya sengaja mewawancarai Dr. I Wayan Koster, MM., salah satu putra Bali yang kini menjadi anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP. Bagaimanakah pandangan lelaki kelahiran Singaraja – Bali, 20 Oktober 1962 ini tentang prospek ekonomi kelautan Bali di masa depan. Berikut petikan wawancaranya.

Umat Hindu telah turun temurun memanfaatkan pantai dan lautan sebagai tempat ritual, tapi menurut Bapak apakah masyarakat Bali sudah memanfaatkan pantai dan lautan dari sisi ekonomi ?

Kalau dari sisi pariwisata pantai dan lautan di Bali merupakan objek wisata yang telah berkembang sejak dahulu dan terus berkembang sampai saat ini. Pantai dan lautan di Bali merupakan objek wisata yang sangat indah dan menarik bagi wisatawan Nusantara dan wisatawan manca negara. Inilah yang mendorong terjadinya pembangunan yang sangat pesat dalam bidang sarana-prasarana wisata seperti hotel, villa, restauran, dan sarana komersial lainnya. Karena itu, pantai dan lautan Bali telah menjadi sentra perekonomian masyarakat, artinya dari sisi ekonomi telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Bali.

Sebenarnya berapa besar potensi lautan Bali yang bisa dieksplorasi untuk kesejahteraan masyarakat Bali ?

Potensi lautan Bali adalah sangat besar dari sisi perekonomian. Pengembangan dan pemanfaatan lautan Bali lebih banyak baru untuk tujuan wisata. Sejatinya, pengembangan dan pemanfaatan laut tidak saja dari segi pendekatan pariwisata, tetapi juga dari segi pendekatan pengembangan dan pemanfaatan isi lautan itu sendiri, ini yang belum dilakukan secara optimal. Kita bisa melakukan budi daya ikan, baik ikan untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Tetapi untuk itu perlu penelitian dan pemetaan. Selain itu perlu diintervensi dengan teknologi, sehingga bisa menghasilkan ikan yang berkualitas untuk bisa memenuhi kebutuhan hotel berbintang lima dan untuk ekspor. Selama ini kita masih impor ikan yang kualitasnya tinggi untuk memenuhi kebutuhan hotel berbintang lima seperti untuk restoran Jepang, dan lain-lain. Kita juga bisa mengembangkan kapal penangkap ikan dan pabrik pengolah ikan, sehingga ikan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Ke depan kita perlu lebih giat mengembangkan dan memanfaatkan isi lautan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sekarang sudah berapa persen yang tergarap?

Kalau dihitung dengan persen berapa potensi lautan yang sudah digarap, tentu sulit dihitung dengan tepat, tetapi secara kasar kita bisa menilai bahwa potensi kelautan yang baru dikembangkan masih dibawah 50 persen, artinya kita belum mengembangkan secara optimal.

Apa hambatan-hambatan yang menyebabkan potensi kelautan Bali belum begitu
tergarap?


Ada sejumlah hambatan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, kebijakan politik dan regulasi secara nasional belum berorientasi atau berpihak pada pengembangan kelautan. Akibatnya dari segi kebijakan program dan anggaran dalam APBN maupun APBD masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor lainnya. Kedua, kita belum mencetak sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga SDM dalam bidang kelautan masih amat langka. Ketiga, kita belum melakukan penelitian dan pengembangan secara memadai mengenai potensi kelautan guna melakukan pemetaan, sehingga investasi dari sektor swasta belum berkembang dengan baik. Akibatnya yang terjadi sekarang adalah pencurian ikan secara besar-besaran olah kapal asing, sehingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Keempat, kita belum mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri dalam memberdayakan potensi kelautan. Kelima, investasi dalam bidang kelautan masih sangat minim dikarenakan regulasi yang belum baik, sehingga tidak menarik buat para investor.

Industri pariwisata yang investasinya dimiliki asing justru menjadikan
orang Bali dijauhkan dari pantai (karena hotel dan villa di pantai milik asing
menutup pantai di wilayahnya) bagaimana menyikapinya?


Menurut saya, itu tergantung dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Harus ada regulasi yang jelas, mana yang bisa dilepas kepada investor besar (bukan orang lokal), dan mana yang harus diberikan kepada pengusaha/masyarakat lokal. Bagaimanapun kita memang tidak bisa menutup kesempatan orang luar untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata karena sifatnya terbuka, tetapi tetap harus ada ruang untuk memberi kesempatan kepada pengusaha/ masyarakat lokal agar orang Bali jangan hanya menjadi penonton di tengah-tengah hiruk-pikuknya pertumbuhan pariwisata di Bali. Kalau sudah ada regulasi yang jelas, tidak ada masalah orang luar investasi dengan skala besar, hal itu juga terjadi di daerah lain dan juga di negara lain.

Adakah langkah strategis bagi Bali ke depan untuk menggarap potensi laut,
selain hanya melihat sektor pariwisata yang semakin jenuh dan pertanian yang
lambat pertumbuhannya?


Harus ada perubahan cara pandang (mindset) yang dimulai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (eksekutif maupun legislatifnya) serta masyarakat. Bahwa potensi laut lebih besar dari potensi pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Karena itu, ke depan harus ada perubahan dalam paradigma pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang lebih berpihak atau lebih memprioritaskan pada sektor kelautan. Itu perlu regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan politik, dan kebijakan dalam bentuk program dengan anggaran serta alokasi sumber daya lain untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi kelautan dalam membangun perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bila itu dilakukan dengan kebijakan yang tegas, saya yakin, sektor kelautan akan mampu membuka banyak lapangan kerja baru, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian rakyat dan meningkatkan pendapatan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(Pewawancara: Putrawan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar