Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Kantor Pusat: Jalan Pulau Belitung Gg. II No. 3 - Desa Pedungan - Denpasar BALI 80222. Telepon & Faks: (0361) 723765
HP 081 338 629 606 -- 082 146 000 640 Diterbitkan oleh: Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Sabtu, 27 Oktober 2012

Agama Diharapkan Menuntun Kehidupan Politik

Ngurah Parsua

Di dalam bangun kerangka kehidupan manusia, paling tidak ada dua instrumen utama, menjadi sumber enersi dan jalan manusia, untuk menjadi tumpuan perjungannya. Baik perjuangan tujuan hidup perseorangan, kelompok, komunitas, lembaga dan organisasi massa, maupun lainnya. Konsep kesejahteraan lahir bathin di dalam agama Hindu disebutkan dengan idiom, ‘’Moksartam Jagaddhita’. Ini dimaksudkan sebagai tujuan utama kehidupan, baik menyangkut rohani maupun jasmani yang berdasarkan dharma.

Agama dan politik berpengaruh, apabila disadari dan diperankan dengan sadar, disiplin dijalankan olah manusia tersebut. Seperti kesejahtraan rohani membawa kesejukan hati, yang menyebar ke dalam masyarakat, sehingga akan mendorong suasana kedamaian. Dalam suasana damai, kesejahteraan materi menjadi lebih mudah terpenuhi.

Rasa damai membuat orang bekerja dan berusaha dengan nyaman. Mendorong terwujudnya kesejahtraan materi semakin meluas dan berkwalitas. Suasana ini bukan mustahil mendorong dan lebih mendekatkan pada terwujudnya, moksartam jagaddhitam.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1989:694). Politik (ilmu); pengetahuan tentang ketatanegaraan; dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara, kebijaksanaan tentang bertindak (didalam menghadapi atau penanganan suatu masalah). Sedangkan agama, kepercayaan kepada Tuhan (dewa, dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dari kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu; islam;-kristen;-budha;…(1989:9).

Secara holistik, manusia memiliki sifat multidemensional. Instrumen agama dan kemampuan politik, memberi warna kehidupan sangat kental. Keduanya itu sangat dekat menyangkut kemampuan manusia, menghadapi tantangan dan rintangan hidup. Politik meskipun dalam normatifnya, sebagai suatu tindakan pemecahan masalah, yang mengandung kebijaksanaan, kecerdasan, intelektualitas, dalam bertindak menghadapi rintangan menuju cita-citanya. Pada kenyataannya, relative sangat mungkin tindakan politik, menimbulkan kekerasan bahkan berekses, mempersulit tercapainya tujuan. Karenanya hal ini bisa pula, akan menimbulkan tambahan masalah, sehingga menjadi lebih kompleks.

Agama diharapkan mampu meredam perilaku kekerasan yang memperkeruh suasana. Diharapkan manusia menyadari dan menggiring politik mentaati aturan yang tentu tidak akan menyimpang dari kesusilaan dan peri kemanusiaan. Misalnya, agama Hindu mengajarkan antara lain, dharma dan karma pala. Dharma (kewajiban, tugas hidup: kebajikan, menurut kamus balai pustaka, 1989:187). Menurut Hindu, kurang lebih, bila dikatakan secara singkat, kebenaran bertindak menurut moral agama, dasar Negara, ketentuan etika masyarakat berkehidupan sehari-hari, profesi dan segala kebenarannya. Karma pala, segala perbuatan baik dan buruk akan memperoleh balasan sesuai dengan hukum alam (rta) yang ditegakkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun hukum itu berjalan sangat misterius dan tidak nampak. Tapi pasti berlaku dengan diam-diam tanpa diketahui pelaku dan manusia di sekitarnya. Perbuatan baik dan buruk itu membawa manusia pada kelahiran; nasib, baik dan buruk, pula pada kehidupan, sekarang maupun mendatang di dunia.

Penulis beranggapan, semua agama pasti mengajarkan kedamaian, kemanusiaan dan kesusilaan yang halus. Menghindari kebohongan dan tindakan teror. Agama menjadi pelurus, penunjuk jalan untuk sampai ke tujuan dengan cara-cara apa yang disepakati, sebagai kebenaran bersama di dalam seluruh masyarakat suatu bangsa.

Ada berpendapat, bahwa pengertian politik dalam arti luas adalah cara atau sarana, strategi, untuk mencapai tujuan hidup. Ada juga orang bertindak menjauhi politik praktis, dalam arti partisan; dianggap manusia lebih mudah kehilangan kendali (berkaca dari pengalamannya). Peranan agama (kepercayaannya) adalah tempat bercermin, tatkala lehilangan kendali. Politik bisa jadi perebutan kekuasaan yang berlaku keras tapi dibungkus oleh kehalusan: kepura-puraan yang penuh menjanjikan. Ada pendapat, politik tidak lain semacam strategi memenangkan ideologi, tentu melalui perjuangan, baik dalam bentuk organisasi maupun di luar itu. Politik perangkat untuk merebut kekuasaan, baik secara legal maupun illegal.

Apakah budaya politik bangsa Indonesia sekarang, sudah ideal ? Sejalan dengan falsafah dan Dasar Negara? Dimana ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, keadilan sosial dan ekonomi yang beradab, telah menjadi kharakter budaya bangsa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan mengakui ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Siapakah yang paling bertanggung jawab, terhadap pembudayaan karakter politik seperti ini?

Masyarakat Indonesia nampaknya, (relative) masih mempunyai sifat primordial, memilih pemimpin bukan berdasarkan (rasionalitas) kualitas kepemimpinan, tetapi lebih cenderung memakai ‘’tradisi’’ yang berdasarkan hubungan emosi. Budaya politik dan agama, sebenarnya perlu menjadi syrat yang harus dipenuhi, sebagai sumber daya manusia. Peranan agama di sini sebagai pengerem, prilaku yang cenderung menuju kekerasan. Seyogianya dengan cerdas, tidak memaksakan agama sebagai ‘’tameng’’ untuk memenangkan politik yang diimplementasikan.

Apakah budaya politik yang kita miliki sekarang sudah ideal? Mencerminkan falsafah dasar Negara Pncasila? Dimana ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Berarti politik yang diimplementasikan adalah politik yang diterima dan dibenarkan oleh semua agama di Indoenesia. Sekali lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan mengakui adanya ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dr. Alfian, dalam bukunya berjudul,’’Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia’’. Menyatakan: ’’Mempunyai sikap dan tingkah laku politik perorangan disini, tidaklah dimaksudkan untuk masing-masing anggota masyarakat melintasi batas kepada mereka yang mempunyai pengaruh, yang berarti masyarakat ikut memegang kekuasaan, kaum cendekiawan, pemuka agama dan adat, tokoh pemuda dan mahasiswa, tokoh meliter dan birokrat, pentolan pers, pentolan buruh dan pengusaha. Mereka kadang-kadang juga disebut sebagai golongan strategis, (1980:137).’’

Dalam hal ini, masyarakat elite (relative) masih mempunyai peranan lebih tinggi dari pada golongan masyarakat biasa. Apabila diamati dengan seksama, perbedaan antara pola tingkah laku dan sikap politik, golongan elite strategis dengan proses perkembangan politik, cendrung mempertahankan kemapanan dimana situasinya menguntungkan mereka.

Bila menghendaki perubahan, berkehendak mengubah pola sikap politik, maka golongan elite berperenan sangat menentukan sebagai teladan dan adanya kemauan bersunguh-sungguh. Artinya perubahan pola sikap politik, kemauan dan itikad para elite sangat menentukan. Di pihak lain dilemanya, para elite politik merasa diuntungkan oleh keadaan. Situasi sekarang, kenyataannya semakin banyak terbongkarnya korupsi termasuk korupsi berjamaah. Hal ini memberi isyarat kalau para elite harus meluruskan politik ke arah jujur, adil, bersih dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun perubahan situasi ini memerlukan politik. Tentunya politik yang mengedepankan moral agama. Santun, keras tidak pandang bulu, adil dan jauh dari sikap-sikap berpihak kepada hubungan emosi. Politik terkait dengan kecerdasan manusia, bisa mengandung kecerdasan intelektual, bisa berupa kecurangan dan kebohongan. Segala cara bisa dihalalkan, karena itu sisi ini, sebaiknya diterangi oleh moral agama. Politik memerlukan petunjuk jalan, agar terhindar dari kekerasan yang membuahkan kekejaman dan penipuan yang menyengsarakan rakyat. Agama diharapkan mampu memberi kearifan bagi unsur politik. Bukan lagi sekedar mencapai tujuan, tanpa memperhitungkan baik-buruk, efek dari tindakan politik yang menghalalkan segala cara.

Agama sebagai salah satu instrumen kehidupan manusia seharusnya harmonis dengan politik sebagai instrumen pula. Keduanya saling menopang, membentuk pemikiran manusia bersama instrumen lainnya membawa ke arah tercapainya cita-cita bangsa. Hal ini bisa hanya merupakan mitos dan sebaliknya menjadi kenyataan bila dilaksanakan sungguh-singguh. Agama berfungsi apabila telah dilaksanakan dengan nyata, bukan sekedar diagungkan dan dibangga-banggakan. Politik berhak dibimbing agama dengan kesantunan, bukan berpura-pura santun. Keharmonisan antara politik dan agama, saling mengambil peran demi menuju terwujudnya sebuah cita-cita. Bila keduanya berperanan dengan nyata, dalam tindakan selaras, semoga cita-cita bangsa itu tercapai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar