Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Kantor Pusat: Jalan Pulau Belitung Gg. II No. 3 - Desa Pedungan - Denpasar BALI 80222. Telepon 081 338 629 606 -- 082 146 000 640 Diterbitkan oleh: Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Selasa, 05 April 2011

Misi Penyederhanaan Upakara Berjalan Terus Setelah LPUH, Kini Hadir YPUH

Laporan Made Mustika

Setelah sekian lama organisasi LPUH (Lembaga Peduli Umat Hindu) Singaraja berdiri dan mengabdi kepada masyarakat, akhirnya kini berdiri organisasi sejenis. Namanya pun mirip. Organisasi baru itu bernama Yayasan Pengayom Umat Hindu atau disingkat YPUH. Pengurus kedua organisasi itu pun relatif sama. Demikian pula dengan program-prgoramnya. Program LPUH maupun YPUH adalah membantu umat dalam hal tattwa dan penyederhanaan upakara-upacara. Sebuah pengabdian mulia.

LPUH diresmikan pada September 2008 oleh Wakil Bupati Buleleng Drs. Made Arga Pynatih, sementara YPUH diresmikan oleh Bupati Buleleng pada 9 Maret 2011. Malah tempat peresmiannya juga sama, yaitu di wantilan Pura Agung Jagatnatha Singaraja. Ketua LPUH, Jro Mangku Nyoman Mangku Wijaya yang sekaligus merangkap sebagai Ketua YPUH ketika dimintai komentarnya soal dualisme organisasi tersebut mengatakan, dua organisasi itu ibarat kakak beradik. Meski LPUH lahir lebih awal, namun dalam analog kakak beradik itu justru LPUH sebagai adik, sementara YPUH sebagai kakak. Mengapa demikian? “Sebab YPUH bersifat nasional, karena telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan LPUH hanya didaftarkan di notaris lokal,” demikian dia menyebut alasannya.

Lantas ke depan organisasi mana yang akan dijalankan dalam melayani umat? “Tentu YPUH,” ujarnya lebih lanjut. Sekalipun demikian buru-buru Jro Sedana mengatakan LPUH tidak dibubarkan. LPUH tetap eksis. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana nasib LPUH selanjutnya? Mungkinkah ia dibiarkan mati pelan-pelan? Entahlah.

YPUH didirikan untuk merespon harapan umat dan tantangan zaman, terutama terkait masalah tattwa (teologi) dan upakara. Demikian antara lain dikemukakan ketua panitia peresmian Dr. Gde Made Metra, ketika memberikan laporannya. Kata-kata itu juga tercetus ketika LPUH diresmikan 2,5 tahun yang lalu. Dengan seremonial itu diharapkan segala keragu-raguan umat menjadi sirna. Sebab legalitas hukum YPUH jelas serta peresmiannya dilakukan oleh Bupati Buleleng Drs. Putu Bagiada, MM. Putu Bagiada bahkan duduk dalam pengurus di YPUH sebagai anggota Dewan Pembina bersama-sama dengan Dewa Nyoman Sukrawan (saat ini Ketua DPRD Buleleng). Ketua Dewan Pembina YPUH dijabat oleh Prof. Drs. Ketut Rindjin. Sejumlah intelektual Buleleng menduduki posisi penting dalam organisasi tersebut.

Selesai laporan ketua, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama diberikan oleh Ketua YPUH. Berikutnya oleh Ketua PHDI Buleleng, dan terakhir oleh Bupati. Dalam sambutannya, Jro Mangku Nyoman Sedana Wijaya menguraikan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah banyak membantu umat terutama dalam penyederhanaan upacara kematian (ngaben sederhana), tidak hanya di Buleleng, namun sampai Bangli, Karangasem, dan Tabanan. “Yayasan ini didirikan untuk memberikan pengayoman dan fasilitas bagi umat Hindu,” tegasnya. Sehingga biaya ngaben jadi irit dan tidak membebani umat. Jika ngaben sederhana yang dibuat secara swadaya menelan sekitar Rp 10 juta (bahkan lebih), maka “tarif” organisasinya cukup Rp 3 juta saja. Selama ini sudah 17 pengabenan sederhana dikerjakan oleh pihak yayasan.

Agaknya klaim Jro Mangku Sedana itu adalah mengenai kiprah LPUH selama 2,5 tahun berjalan, bukan untuk YPUH. Sebab YPUH baru hari itu diresmikan. Kekeliruan seperti itu terulang kembali ketika Ketua PHDI Buleleng, Drs. Putu Wilasa menyampaikan sambutannya. Lidah Wilasa sempat kepeleset. Wilasa ada mengatakan semoga LPUH yang baru diresmikan itu dapat menjadi mitra Parisada. Perbedaannya memang satu huruf depannya, yakni L dan Y. Tapi salah ucap itu memberikan perbedaan arti yang sangat signifikan. Agaknya kepeleset lidah Wilasa itu membuktikan nama LPUH sudah bergema di masyarakat. Mengapa kemudian harus berganti nama?

Namun di luar yang satu itu, sambutan PHDI terasa banyak mencerahkan. Masalah tradisi, katanya, memang sangat sulit dibongkar. Sebab itu menyangkut kebiasaan turun-temurun. Kebiasaan itu bermetamorfosa menjadi keyakinan. Namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Persoalannya akan gampang kalau umat mau cerdas dan mau membaca kitab sucinya, atau paling tidak membaca buku-buku agama. “Terus terang saja masalah kita adalah pada teologi yang lemah,” kata Wilasa blak-blakan.

Mungkin banyak orang yang tahu persoalan itu, namun tidak banyak yang menyadari. Sehingga upaya koreksi menemui kendala besar. Malah acap kali penyederhanaan ritual ditentang oleh sebagian umat. Kendala menjadi lebih besar seiring dengan kesalahpahaman masyarakat dalam menerjemahkan Ajeg Bali. Banyak umat yang beranggapan Ajeg Bali berarti membuat ritual sebesar-besarnya.

Sementara Bupati Putu Bagiada dalam kesempatan itu mengatakan, YPUH agar benar-benar berperan dalam masyarakat. Juga dipesankan, agar terjalin kerja sama yang bagus antara yayasan dengan PHDI. Sebab, PHDI adalah majelis tertinggi umat Hindu. “Berikan umat pencerahan-pencerahan,” katanya merespon sambutan Ketua PHDI yang menyatakan bahwa teologi umat Hindu amat lemah.

Terkait itu, YPUH memang mencanangkan program dharmawacana/dharmatula setiap Jumat. Semoga umat Hindu dapat memanfaatkan kehadiran LPUH dan YPUH. Soalnya dua organisasi itu nyaris kembar identik. Mudah-mudahan tidak menimbulkan kebingungan.

1 komentar:

  1. jangan jadi pengecut ayo bangkitlah dan berbuat sesuatu. jangan biarkan diri terkungkung adat dan tradisi. mari jadikan tradisi sebagai kekayaan kita bukan tradisi yang menguasai kita

    luh.ayuni@ymail.com

    BalasHapus