Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Kantor Pusat: Jalan Pulau Belitung Gg. II No. 3 - Desa Pedungan - Denpasar BALI 80222. Telepon 081 338 629 606 -- 082 146 000 640 Diterbitkan oleh: Yayasan Dharmasastra Manikgeni

Rabu, 26 Mei 2010

Kurangi Campur Tangan Pemerintah dalam Kegiatan Keagamaan

Oleh: Wayan Miasa

Setiap agama memiliki hari suci atau hari-hari khusus yang dirayakan secara meriah, baik dalam lingkungan minoritas maupun mayoritas. Setiap hari keagamaan tersebut mempunyai makna yang sangat spesial bagi para pemeluknya. Begitu pula agama Hindu, walau dalam sekala nasional jumlah pemeluknya minoritas, tetapi di Bali Hindu merupakan agama mayoritas.


Agama Hindu yang ada di kepulauahn Nusantara ini memiliki budaya khas masing-masing di daerahnya. Begitu pula perayaan keagamaannya bila dibandingkan dengan daerah asal ajaran Hindu itu (Bharata warsa) sedikit agak berbeda. Hal ini terjadi, karena agama Hindu yang ada di Nusantara ini merupakan kumpulan penyesuaian budaya, akulturasi atau perpaduan dari berbagai tradisi, adat istiadat serta kebiasaan yang dihubungkan dengan kegiatan keagamaan.

Kalau kita bandingkan dengan perayaan ajaran Hindu Dharma (sanatana dharma) di India, di mana kegiatan perayaan keagamaan lebih tertuju pada aspek-aspek lila Tuhan yang ber-awatara, seperti Rama Nawami, Dipavali Wyasa Puja, Krishna Janmastami, Ratha Yatra Jaganatha, Mahasiwaratri dan sebagainya. Berbeda dengan di Bali yang lebih menonjolkan aktifitas yang berhubungan dengan pendirian tempat suci tersebut, seperti kapan pura itu diresmikan. Hari peresmian pura itu akan menjadi tegak odalan atau ulang tahun berdasarkan wuku. Tambahan pula, saat ulang tahun tempat suci itu, kita jarang memfokuskan persembahan kepada dewa yang disthanakan di tempat suci tersebut. Contohnya, Pura Desa tempat bersthananya Dewa Brahma, Pura Puseh tempat bersthana Dewa Wisnu dan Pura Dalem tempat berstahana Dewa Siwa. Tetapi saat doa dikumandangkan di masing-masing pura tersebut, nama beliau tak pernah disebut.

Begitu pula dengan keadaan jaman kini, di mana peradaban manusia yang semakin maju, komunikasi lancar maka ide-ide pelaksanaan hari raya pun berkembang serta sering melibatkan pemerintah. Hal ini pun menjadi kebiasaan, di mana hampir setiap ada aktifitas keagamaan selalu kita melibatkan pejabat. Bila hal ini terus terjadi, bukan hal yang mustahil bila suatu saat kegiatan ritual tersebut lebih diisi oleh pesan “sponsor” atau disesuaikan dengan kebutuhan sang sponsor.

Suatu contoh saat hari raya Nyepi ada suatu ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Misalnya saat Nyepi jatuh menjelang pemilu untuk memilih anggota DPR, dengan alasan tertentu pawai ogoh-ogoh ditiadakan. Tetapi saat akan dilakukan Pilkada, baik untuk pemilihan bupati maupun wali kota, pawai ogoh-ogoh justru dilombakan.

Sehubungan dengan kegiatan hari keagamaan di Bali, kita sering kebablasan. Kita sering melibatkan pemerintah dalam beberapa hal, terutama saat Nyepi. Hal ini menunjukkan egoisme kedaerahan yang mana bisa berakibat luas bagi kita sendiri. Secara tak sadar kita mengklaim, bahwa Pulau Bali milik orang Hindu, padahal kenyataannya pulau ini sudah dihuni oleh banyak orang non Hindu. Jadi, aktifitas-aktifitas keagamaan yang dilaksanakan oleh warga Hindu seharusnya mencerminkan rasa toleransi, terutama saat penyepian. Jangan sedikit-sedikit melibatkan pemerintah, seperti melarang televisi dan radio siaran. Pelaksanaan Brata Penyepian itu tidak harus dipaksakan kepada orang non Hindu. Toh mereka juga sudah bertoleransi dengan kita, di mana mereka sudah mau diam di rumahnya masing-masing saat hari tersebut. Tidak ke luar rumah, berarti mereka juga tidak bekerja dan bepergian. Tentu hal ini harus diapresiasi. Tetapi jangan kemudian wilayahnya diperluas dengan melarang orang-orang non Hindu nonton televisi atau mendengarkan radio. Padahal menyalakan radio atau televisi masih mungkin volume suaranya bisa disesuaikan supaya tidak mengganggu saudara-saudara Hindu.

Umat Hindu di Bali saatnya berpikir lebih luas untuk menafsirkan kata-kata “toleransi” itu. Bayangkan saja, bila warga non Hindu memaksa warga Hindu di luar Bali untuk ikut puasa di bulan Ramadhan atau setidaknya orang Hindu juga tidak boleh jualan makanan saat bulan puasa, lantas bagaimanakah keadaan selanjutnya?
Penutupan jalan, pelabuhan laut dan bandara udara saat Nyepi masih bisa diterima oleh warga non Hindu di Bali, namun hak mereka untuk sekadar nonton televisi di dalam rumahnya sendiri yang hilang tentu perlu pemikiran lebih arif. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia nampaknya memang diperlukan, tetapi tetap dalam batas-batas kewajaran, karena beragama adalah hak pribadi masing-masing warga negara.

Aktifitas-aktifitas keagamaan yang bersifat ke dalam diri, jangan dipaksakan pelaksanaannya kepada pihak lain. Lebih tepat melakukan introspeksi diri saat hari raya tinimbang melibatkan pihak-pihak luar yang tidak ada sangkutpautnya dengan hari raya itu.

Akan sangat memalukan bila saat perayaan hari suci, terlebih saat Brata Penyepian, ternyata kemudian umat kita sendiri yang melanggarnya. Tentu bila ini terjadi, maka usaha-usaha seperti menutup jalan, bandara dan meniadakan siara televisi menjadi mubasir. Mungkin masih ada kesibukan lain bagi orang-orang tertentu saat Nyepi, semisal sembunyi-sembunyi berjudi ceki, domino, blok kiu, bola adil dan sejenisnya. Kalau hal ini memang terjadi, maka jangan salahkan warga non Hindu sering mencibir kita.

Ada kemudian peristiwa unik, di mana sejumlah umat Hindu yang mungkin mapan secara ekonomi justru memilih tinggal di hotel saat Nyepi. Bahkan ada yang pergi ke luar pulau supaya bisa terhindar dari kesunyian Nyepi. Hal ini bisa dilihat di sebuah hotel di dekat pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, warga manakah yang banyak menginap di sana menjelang Nyepi?

Untuk menghindari hal-hal semacam itu, hendaknya kita lebih memfokuskan pada pembinaan rohani umat sendiri. Kita perlu tingkatkan peranan lembaga keagamaan untuk membina umat Hindu, sehingga suatu saat kita memiliki warga yang memiliki kesadadran tinggi tanpa harus mengutak-atik warga non Hindu saat Nyepi.

Seperti dinyatakan di atas, janganlah kita terlalu sering melibatkan pemerintah dalam aktifitas ritual yang sesungguhnya hal itu lebih ditujukan untuk ke dalam diri. Dengan demikian umat Hindu akan terhindar juga dari “paksaan” yang mungkin akan dikembangkan oleh agama-agama lain yang bisa memasuki wilayah pribadi kita. Sebab bisa dibayangkan, warga Muslim misalnya yang mayoritas di Indonesia, bila kemudian melibatkan pemerintah dalam urusan puasa, dengan memberikan himbauan bernada harus kepada semua warga Indonesia, tentu keadaannya akan semakin runyam.
Karena itu, untuk menghindari benturan-benturan yang mungkin terjadi di kemudian hari, marilah kita mengurangi ego kedaerahan, belajarlah bertoleransi yang benar. Mari kita tingkatkan SDM umat, sehingga kita bisa beragama secara seimbang, baik dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tak terjadi suatu saat nanti, di mana upacaranya meriah, bangunan sucinya megah, namun warganya hidup semakin parah, karena sibuk ngayah.

Suatu catatan, bahwa dalam kehidupan beragama, kita memang tak bisa bebas dari campur tangan pemerintah. Tetapi sebaiknya campur tangan itu lebih pada tataran fisik, maupun mengatur tata teknis, supaya semuanya bisa berjalan baik, tetapi tidak dalam tataran pelaksanaan ritual. Pemerintah berkewajiban melindungi kegiatan keagamaan secara hukum, memberikan pembinaan dengan bantuan material sesuai kebutuhan. Misalnya menyediakan guru-guru agama, membantu pembangunan tempat suci, sekolah agama ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa melaksanakan ajaran agama tanpa harus mengusik kebebasan warga non Hindu lainnya.

1 komentar:

  1. Yang jelas toleransi beragama antar ummat lebih ditingkatkan dengan pendidikan multikultural atau pendidikan karakter. Jangan hanya gaungnya saja muncul pendidikan karakter setelah karakater bangsa ini terporakporandakan oleh era global

    BalasHapus