Sejak dari dulu, jauh sebelum ingatan kita sanggup menampung kisah tanah ini, Bali memang telah menjadi ajang taklukkan para penguasa Jawa.
Entah penguasa itu berwujud brahmana atau ksatria, yang pasti secara politik dan budaya Bali seolah setia menjadi satelit dari Jawa.
Mulai kapan kegelisahan orang Bali muncul terhadap ancaman pendatang dari luar (Jawa)? Entah! Tapi mungkin kita lupa memeriksa rupa perjalanan sejarah nenek moyang kita yang ternyata gelombang manusia Jawa ke Bali sudah berlangsung sejak berpuluh abad lalu. Gelombang arus manusia itu pun pasti tujuannya untuk menundukkan tanah Bali. Terlepas, apakah pendundukan itu dengan cara militer atau lewat doktrin intelektual keagamaan, maka itu lain soal. Yang pasti, faktanya Bali berulang-ulang ditaklukkan kekuasaan Jawa: dari dulu hingga sekarang, hanya bajunya saja berganti-ganti. Jadi, buat apa mencemaskan Jawa?
Gelombang kecemasan orang Bali Hindu semakin musim kian kencang. Sebelumnya ada wacana penolakan pembangunan jembatan Jawa-Bali yang menghubungkan Selat Bali. Penolakan itu didasarkan atasa alas an, bahwa bila saja jembatan itu jadi dibangun, maka dikhawatirkan arus migran Jawa kian deras masuk Bali. Setelah arus migrant makin kencang, tentu orang Bali cemas pula akan meningkatnya kriminalitas, semakin kumuhnya kawasan dan semakin tidak tertibnya tata kependudukan. Setelah itu semua pastilah orang Bali khawatir akan semakin tergerusnya budaya Hindu-Bali karena mendapatkan rivalitas yang kuat dari pengaruh budaya Jawa Islam dan pengaruh budaya materialisme.
Kecemasan itu tak berakhir, sebab pernah muncul gerakan Ajeg Bali, bahkan terejawantah dalam bentuk gerakan menjual “bakso krama Bali” untuk menandingi pesatnya pertumbuhan ekonomi sektor informal dari kaum pendatang. Tapi fenomena itu kemudian menjadi sepi lagi, dan kecemasan akan “serbuan” Jawa merunduk-runduk di bawah semak-semak kalbu yang meradang.
Melihat hal ini, sejarawan UNUD, Dr. I Nyoman Wijaya mengatakan, ketundukan Bali atas Jawa sudah terjadi sejak masa silam dan ada catatan ketundukan itu atas inisiatif orang Bali sendiri. Menurut Wijaya, sebelum pemerintahan raja-raja Bali Kuno, demi perluasan wilayah kekuasaan, para kepala desa memaksa rakyatnya berperang melawan desa lain. Itulah sebabnya desa-desa yang lemah meminta perlindungan kepada raja-raja Jawa.
Nyoman Wijaya menjelaskan, bahwa para ahli sejarah purbakala menyebutkan kehadiran raja Jawa di Bali sudah dimulai sejak abad VIII. Di Jawa Tengah, pada awal abad VIII muncul seorang raja yang benama Sanjaya yang memerintah di Kerajaan Mataram. Setelah berhasil menghimpun kekuatannya, Sanjaya kemudian melakukan ekspansi sampai mengalahkan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali.
Setelah masa pemerintahan Sanjaya berakhir, ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan ke timur, yang oleh sumber Cina disebut Po-lu-kia-sieu. Perpindahan ini terjadi pada tahun 742 dan 755 (664 dan 677 caka). Dalam prasasti Dinaya disebutkan pada abad VIII ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan (mungkin di Desa Kejuron sekarang), dengan rajanya bernama Dewi-simha, dan memiliki seorang putra bernama sang Liswa. Setelah dinobatkan sebagai raja, sang Liswa bergelar sang Gajayana. Menurut Pandit Shastri, kemungkinan setelah mengeluarkan prasasti Dinaya, raja Gajayana dan para pengikutnya terdesak oleh musuh-musuhnya, lalu melarikan diri ke arah timur, menetap di Bali.
Selanjutnya, dinasti Singha Mandawa digantikan oleh dinasti Warmadewa, yang diawali oleh pemerintahan Sang Ratu Sri Aji Tabenendra Warmadewa. la memerintah bersama dengan permaisurinya yang bernama Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Dharmadewi. Raja ini diperkirakan oleh para ahli sebagai keturunan Ugrasena. Siapakah dinasti Warmadewa ini? Pandit Shastri berpendapat kedua raja ini tidak mempunyai hubungan darah. Mereka berasal dari dua dinasti yang berbeda. Berdasarkan analisisnya terhadap prasasti Blanjong, Shastri berpendapat Kecari Warmadewa adalah orang luar yang menaklukkan Bali. la adalah panglima perang yang berlabuh di Singhadwara pura bukan untuk berlindung dari terjangan ombak besar, melainkan menaklukan raja yang sedang bertahta di istana Singha Mandawa. Goris juga berpendapat Kecari Warmadewa bukan orang Bali. Sementara Bosch berpendapat bahwa Kecari Warmadewa berasal dari Kamboja.
Antara tahun 989 (911 caka) sampai 1007 (929 caka)) di Bali muncul nama Sang Ratu Luhur Sri Gunapriyadarmapatni dan Sang Ratu Maruhani Cri Dharmodayana Warmadewa. Krom berpendapat Udayana adalah ksatria Jawa, menantu raja Jawa yang diberikan kekuasaan sebagai wakil raja di Bali.
Keturunan Mpu Sindok yang bernama Makutawangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta, yang kemudian dikawinkan dengan seseorang dari pulau lain untuk kepentingan politik. Saat itu kerajaan Jawa Timur sangat berkepentingan dengan Bali, sebagai kerajaan terdekat secara geografis, namun berlawanan secara politik, karena hubungannya yang dekat dengan musuh utamanya, yakni kerajaan Sriwijaya.
Demikianlah, tiga dinasti besar di atas, bukan berasal dari orang-orang Bali, melainkan dari para pendatang, yakni dinasti Singha Mandawa dari kerajaan Sanjaya, dinasti Warmadewa dari kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Udayana, yang merupakan percampuran dinasti Sanjaya dan Sriwijaya. Hal yang serupa juga dapat dilihat dari dinasti Dalem Kepakisan, yang merupakan tangan tangan penguasa Majapahit, yang berhasil merebut kekuasaan raja-raja Bali Kuno.
Kemudian pada era Majapahit, setelah tahun 1309 Raden Wijaya meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Kala Gemet, yang setelah naik tahta bergelar Sri Jayanegara. Tidak lama kemudian terjadi sejumlah pemberontakan. Pada tahun 1328 raja Jayanegara meninggal dunia dibunuh oleh Tanca, seorang tabib kerajaan. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada.
Pada 1343, jadi hanya enam tahun sesudah Cri Astasura Ratna Bhumi Banten menjadi raja di Bali, patih Gajah Mada melakukan ekspansi ke Bali. Setelah Gajah Mada menyerang Bali, maka berdirilah kerajaan yang yang dihuni oleh para deputi kerajaan Majapahit di Bali.
Para bangsawan kerajaan sebelumnya, yang masih bisa menyelematkan berdiri bersama-sama pengikutnya, mengungsi dan menyembunyikan idintitas dirinya di daerah-daerah pengunungan, sehingga kebudayaan non-Majapahit dan agama-agama di luar aliran Siwa Sidhanta, masih bisa bertahan di Bali pegunungan, yang akhirnya secara pelan-pelan sejak zaman Orde Baru ditundukkan oleh penguasa Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Kekuasaan kerajaan Bali bentukan Majapahit berlangsung sangat lama, sampai akhirnya mereka dapat dihancurkan oleh tentara kolonial Belanda pada awal abad XX. Dengan melihat perjalanan sejarah yang sangat panjang itu, dapat dijelaskan bahwa dalam sejarah politik Bali antara abad VIII sampai dengan awal abad XX, tidak ada orang-orang Bali yang menjadi penguasa tertinggi. Artinya, orang-orang Bali selalu menjadi objek kekuasaan orang-orang luar. Orang-orang Bali juga menjadii objek kekuasaan orang-orang spiritual, seperti terlihat dari sejarah kedatangan para Mpu ke Bali.
Bagaimana para tokoh spiritual menundukkan Bali, selanjutnya Nyoman Wijaya yang baru saja meraih gelar doktor dalam ilmu sejarah di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dengan predikat cumlaude mengatakan, bahwa pada abad VII, Rsi Markandeya mengajak sekitar 800 pengikut menyeberang ke Bali. Sampai di pegunungan Toh Langkir, Besakih, Karangasem, sebagian besar pengikutnya meninggal akibat terserang penyakit. Rsi Markandeya kembali ke Bali disertai sekitar 400 pengikut, mengangkut bale agung dari Raung. Jejak perjalanan Rsi Markandeya bisa ditemukan di Pura Raung, Tegalalang, Gianyar.
Orang suci kedua yang disebutkan datang ke Bali adalah Mpu Sidhimantra. Mpu Sidhimantra dikaitkan dengan Segara Rupek, nama lain Selat Bali. la disebut sebagai tokoh yang memisahkan daratan Bali dan Jawa. Para intelektual masa kini berpendapat, bahwa Mpu Sidhimantra adalah putra kedua Mpu Bahula dari hasil perkawinannya dengan Ratna Manggali. Mpu Bahula adalah putra Mpu Bharadah dan Ratnamanggali adalah putri Mpu Kuturan. Mpu Bharadah dan Mpu Kuturan adalah dua dari lima orang mahasri bersaudara yang disebut sebagai Panca Pandita. Tiga yang lainnya adalah Mpu Gnijaya, Mpu Semeru, dan Mpu Ghana. Keluarga Besar Bendesa Mas Gading Wani-Malkangin (Tabanan-Bali), meyakini bahwa Panca Pandita itu adalah lima bersaudara yang berasal dari India.
Pada suatu hari, Mpu Gnijaya mengajak empat orang adiknya Mpu Semeru, Mpu Kuturan, Mpu Bharadah dan Mpu Gana menghadap Raja Airlangga di Kediri. Ke hadapan raja Airlangga mereka melaporkan maksud kedatangan mereka ke wilayah Nusantara adalah terutama untuk membina Pulau Bali atas perintah Bhatara Pacupati. Tiga orang di antara mereka meneruskan perjalanan ke Bali, yakni Mpu Semeru yang menetap di Besakih, Mpu Gana yang menetap di Dasar Bhuwana, Gelgel, dan Mpu Kuturan di Silayukti, Padang; sedangkan yang tinggal di Jawa adalah Mpu Pradah (Bharadah) di Pajarakan, Kediri dan Mpu Genijaya. Dengan melihat masa pemerintahan Raja Airlangga (tahun 1019), maka dapat diketahui tahun kedatangan anggota keluara Panca Pandita itu ke ke Jawa.
Para mpu itu tentu berbicara agama untuk mewakili kelompoknya masing-masing, sehingga terjadi persaingan di antara mereka. Persaingan itu masuk ke ranah politik, memperkuat pragmatisme politik, seperti yang dapat dilihat pada zaman kolonial Belanda.
Pragmatisme Politik Pada Masa Kolonial
Pada tahun 1920-an, tantangan eksternal yang dihadapi oleh Belanda adalah meningkatnya nasionalisme dan radikalisme Islam. Bali lalu dijadikan sebagai benteng untuk meredam meluasnya gerakan kemerdekaan nasionalis dan radikalisme Islam ke wilayah Hindia Belanda bagian timur. Keinginan itu muncul dalam sebuah konferensi pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1922. Dalam konferensi itu, Residen Bali dan Lombok, H. T. Damste meminta supaya Bali dijaga supaya tidak terkena pengaruh Jawa.
Pada tahun 1929, sistem pemerintahan langsung yang dipraktekkan mulai tahun 1917 digantikan dengan sistem pemerintahan negarabestuur. Pada tahun itu, Residen J.J. Caron mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan para keturunan raja di Bali sebagai Negara Bestuurder. Peraturan ini terdiri dari 18 pasal yang isinya menyangkut kekuasaan dan kewajiban kepala pemerintah daerah atau regent. Tercantum pula tatacara pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, dan kewajiban seorang regent. Pada pasal dua disebutkan seorang kepala daerah (negara bestuurder) harus bersumpah di hadapan residen atau asisten residen. Naskahnya ditulis dalam bahasa Bali, sebagai berikut:
"Titiang ngupasaksiang dewek, wantah piteher dreda bakti ring Ida Sri baginda maharadja Wolanda, sang djumeneng maka gustin titiang sedjati, miwah titiang maupasaksi piteher ngasor tur ngiring saperentah Ida Sri Paduka Tuan Besar Gubemur Djendral ring djagat Hindia Belanda, sang meraga suksukan Ida Sri baginda Majaradja Wolanda" (Sasatan Para Agung Ring Djagat Bali kamanggahang antuk Sri Paduka Tuan Besar Residen ring Bali Miwah Lombok). Artinya:
"Kami bersaksi bahwa kami akan benar-benar hormat dan patuh kepada Tuanku Baginda Maharaja Belanda, sebagai tuan junjungan hamba yang sejati, dan kami bersaksi benar-benar akan tunduk dan menuruti segala perintah Baginda Tuan Besar Gubernur Jendral di Negara Hindia Belanda, yang menjadi wakil Tuanku Maharaja Belanda." (Instruksi para raja atau pejabat teras di Pulau Ball yang dikukuhkan oleh Baginda Tuan Besar Residen Ball dan Lombok).
Selanjutnya, beradasarkan Staatsblad No. 165 dan 21 Tahun 1938, sejak tanggal 1 Juli 1938 diberlakukan sistem pemerintahan zeifbestuur. Daerah Bali dibagi menjadi delapan landschap: Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Pada setiap landschap diangkat seorang kepala daerah yang disebut zeifbestuurder, dengan jabatan gelar masing-masing. Zeifbestuurder Bangli, Gianyar, dan Jembrana diberi gelar Anak Agung; Tabanan dan Badung disebut Cokorda; Klungkung disebut Dewa Agung, sedangkan Karangasem, Anak Agung Agung.
Sementara para para keturunan raja diberikan kekuasaan sebagai regent, para bangsawan tingkatan menengah, yang pada umumnya tidak memperoleh kekuasaan, memilih melakukan perang posisi dengan keturunan para mpu, terutama soroh Pasek dan Pande yang juga tidak memperoleh kekuasaan. Mereka memperebutkan kepemimpinan moral dan intelektual di Bali, melalui organisasi Suryakanta dan Bali Adnjana. Perang posisi adalah perang merebut kekuasaan yang dilakukan bukan melalui serangan fisik melainkan dengan mengenyahkan ideologi, norma, politik, dan kebudayaan lawannya.
Bagaimana sebaiknya orang Bali masa kini menyikapi fakta sejarah di atas?. Peristiwa di zaman kerajaan menunjukkan bahwa semua penguasa, yang memegang kekuasaaan tertinggi dalam dunia politik adalah bukan orang Bali asli. Demikian pula orang-orang memegang kekuasaan di bidang spiritual juga bukan orang-orang Bali Asli. Dengan demikian pertanyaannya adalah siapakah orang Bali asli itu?
Jawabannya, tentu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang terjajah.
Jejak-jejak mereka sudah sangat sulit ditemukan, karena sekarang ini masyakarakat Bali hanya diklasifikasi menjadi dua, yaitu golongan triwangsa dan sudrawangsa, yang kemudian menyebut diri sebagai jabawangsa. Golongan triwangsa terpecah dua, yaitu kelompok yang berasal dari garis keturunan Dalem Sri Kresna Kepakisan dan kelompok Arya Kepakisan. Kelompok pertama berasal dari keturunan para mpu yang dinobatkan menjadi raja, sedangkan yang kedua berasal dari keturunan Airlangga.
Sementara, kelompok kedua setidaknya terpecah menjadi lima bagian, yaitu Pasek, Pande, Bujangga, Dukuh, dan Bendesa. Tidak ada satu pun orang jabawangsa sekarang ini mau disebut sebagai wongkesamen atau rakyat jelata, padahal secara historis ada tiga golongan sudra di Bali, yaitu sudra utama, sudra madya, dan sudra nista. Kelompok yang terakhir itu yang disebut wong kesamen atau rakyat jelata. Dengan tidak adanya rakyat jelata, masyarakat Bali sekarang ini hanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kesatria dan kelompok rohaniawan, jadi hanya kumpulan orang-orang besar. Pertanyaannya adalah dimanakah wongkesamen atau rakyat jelata itu bersembunyi.
Setiap kelompok hanya berpikir, berkata, dan bertindak untuk kelompok masing-masing. Dengan demikian, di mana dan dalam lembaga apapun selalu muncul perang posisi. Dalam perang posisi tu, mereka sering kali tidak memperhitungkan etika. “Agama Hindu yang sering dianggap sebagai sumber etika dalam kehidupan orang Bali ternyata tidak banyak berfungsi menyelesaikan persoalan itu. Sebaliknya, agama Hindu malahan dijadikan sebagai bahan berdebatan dalam perang posisi itu,” pungkas Nyoman Wijaya.
N. Putrawan
| Tweet |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar